
Gedung
yang difungsikan sebagai pusat kegiatan UPK dalam mengelola kegiatan
program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan
masyarakat tersebut berdiri di atas tanah seluas 392 m2.
Tanah
yang terletak di lokasi strategis tersebut dibeli dengan harga Rp
87.150.000;- Sedangkan total biaya pembangunan gedung utama seluas 9 m
x 12 m dan bangunan kamar mandi dan dapur seluas 4 m x 4 m adalah
sebesar Rp 217.764.900;- “Pembangunan gedung dimulai pada tanggal 24
Desember 2010 dan selesai pada tanggal 26 Maret 2011” kata Sugeng
Rahardjo Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
Pembangunan
Gedung UPK ini, lanjut Sugeng, memang telah direncanakan sejak lama
oleh Pengelola UPK yang berdiri pada tahun 2003 seiring dengan
pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan. Hal tersebut dikarenakan jumlah anggota penerima manfaat
kegiatan yang dikelola UPK telah berkembang semakin banyak, sehingga
tempat yang lama di ruang depan rumah dinas Camat dirasa kurang nyaman
dan tidak memadai seiring meningkatnya aktivitas koordinasi dan
konsultasi. “Karena itu, mulai tahun 2006 sampai akhir tahun 2009, UPK
mengalokasikan anggaran sebesar 10% dari Total Surplus Netto untuk
mewujudkan pembangunan gedung ini” katanya.
Camat
Banjarmangu, Sri Sumarni, S. Sos berharap dengan telah berdirinya
bangunan kantor UPK ini semua kebutuhan anggota dapat terlayani dengan
baik. Karena sudah milik sendiri, waktu untuk koordinasi dan konsultasi
jadi lebih luwes. Selain itu, dengan suasana kantor yang lebih nyaman
Ia berharap semangat kerja pengurus meningkat. “Ada harapan, bila
semangat kerja pengurus meningkat, maka harapannya surplus juga
meningkat. Dampaknya akan semakin banyak masyarakat pedesaan yang
menerima manfaat dari kehadiran program PNPM Mandiri melalui semakin
kuatnya UPK ini” katanya.
Bupati
Drs. Ir. Djasri, MM, MT berharap apa yang dicapai oleh UPK Banjarmangu
ini ditiru oleh kecamatan-kecamatan lain. Terbukti melalui pengelolaan
yang professional, UPK tumbuh menjadi lembaga keuangan mandiri yang
mensuplai kebutuhan modal Rumah Tangga Miskin dengan baik. Bukan tidak
mungkin, lanjutnya, pengelolaan yang professional ini dapat
meningkatkan peran UPK seperti halnya lembaga keuangan swasta layaknya
Bank dan BKK. Bila modal semakin besar, maka pagu pinjaman pun akan
semakin besar.
“Perlu
digaris bawahi, karena dana kegiatan ini bersumber dari dana
pemerintah, maka prinsipnya semua dana memang harus dikembalikan ke
masyarakat. Dengan demikian saya berharap UPK menerapkan jasa pinjaman
yang lebih rendah dibandingkan bank professional” katanya.
Berkaitan
dengan aktivitas UPK ini Djasri mengakui, bila peran PNPM Mandiri
perdesaan dalam mengentaskan kemiskinan ini sangat terasa sekali
pengaruhnya. Rumah Tangga Miskin yang membutuhkan modal untuk
meningkatkan kemampuan ekonominya sangat tertolong melalui keberadaan
program ini. Apalagi jatuhnya bantuan dan pengelolaannya yang langsung
di tangan masyarakat, tak dipungkiri membuat program ini dinilai sangat
aspiratif dan langsung pada sasaran. “Terbukti masyarakat miskin bila
diberi kesempatan dan pendampingan yang baik ternyata bisa memilih
prioritas pembangunan bagi lingkungannya dan mampu mengelola keuangan
dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangganya”
katanya
Sumber : SINI
Sumber : SINI
0 komentar :
Posting Komentar