Terjadi di 19 Kecamatan
BANJARNEGARA – Aset perguliran dana
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di
Kabupaten Banjarnegara mencapai Rp 80.003. 953.731. Namun dana tersebut
macet di 19 kecamatan pengelola. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (KPMD) Banjarnegara, Imam Purwadi mengatakan, Non Performing
Loan (NPL) atau pinjaman yang macet tergolong tinggi.
Dia mengatakan, satu-satunya kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang
tidak memiliki tunggakan yakni Kecamatan Purwareja Klampok. Sementara di
urutan kedua atau kecamatan yang nilai tunggakannya terkecil, yakni
Kecamatan Susukan sebesar Rp 47.060.934 dari sektor Usaha Ekonomi
Produktif (UEP).
Sedangkan dari sektor Simpan Pinjam Perempuan (SPP), pinjaman yang macet
sebesar Rp 139.413.600. Imam mengatakan, secara kolek (nunggak cicilan
ke 2, 3, 4 dan 5) per Desember 2013 untuk sektor SPP sebesar Rp
10.562.778.850. Sementara dari sektor UEP nilai pinjaman yang macet
sebesar Rp 346.037.067.
“Hitungannya per akhir Desember 2013, karena hingga saat ini saya belum
terima laporan terbaru,” katanya. Meskipun demikian dia menjamin nilai
tunggakan lebih kecil. “Pasti sekarang sudah turun,” katanya yakin.
Menurut dia, penerima pinjaman, baik SPP maupun UEP, menunggak cicilan
karena adanya beberapa penyebab, di antaranya ada penerima manfaat yang
kurang bertanggung jawab dan pergi merantau. “Ada juga yang
disalahgunakan, baik ditingkat kelompok atau pelaku,” ungkapnya.
Pihaknya bekerja sama dengan inpektorat untuk menyelesaikan masalah
pinjaman yang macet, terutama yang disalahgunakan oleh pengurus. Dia
menambahkan, bila NPL rendah, maka masyarakat akan lebih diuntungkan
dengan dana perguliran ini.
Bila NPL-nya rendah maka dana yang digunakan untuk Corporate Social
Responsibility (CSR) akan lebih besar. Imam mengatakan dana surplus
diarahkan untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) dan juga untuk
menangani sanitasi lingkungan. (drn/din)
Sumber : Sini
0 komentar :
Posting Komentar